Kita hidup dalam perbedaan. Latar belakang, keyakinan, budaya, cara berpikir, bahkan cara bekerja tidak pernah benar-benar seragam. Namun justru dari ketidaksamaan itulah makna kebersamaan diuji dan dibangun. “Kita tidak sama, tapi bersama” bukan sekadar slogan persatuan, melainkan kesadaran bahwa perbedaan bukan alasan untuk berjarak, melainkan peluang untuk saling melengkapi.
Di ruang birokrasi, perbedaan hadir dalam ragam karakter pegawai, disiplin keilmuan, generasi, dan pengalaman kerja. Ada yang cepat beradaptasi dengan teknologi, ada yang kuat dalam ketelitian administrasi, ada pula yang unggul dalam komunikasi publik. Jika perbedaan ini dikelola dengan bijak, organisasi tidak hanya menjadi lebih kuat, tetapi juga lebih manusiawi.
Bangka Belitung mengajarkan nilai kebersamaan itu secara nyata. Masyarakat hidup berdampingan dengan latar agama dan budaya yang beragam. Harmoni sosial bukan dibangun dengan menyeragamkan keyakinan, melainkan dengan saling menghormati ruang perbedaan. Di sinilah peran birokrasi menjadi penting: menghadirkan pelayanan yang adil, inklusif, dan sensitif terhadap keragaman masyarakat.
“Kita tidak sama, tapi bersama” juga mengandung pesan kedewasaan. Dewasa berarti mampu menerima perbedaan tanpa merasa terancam. Dewasa berarti menjadikan dialog sebagai jembatan, bukan tembok pemisah. Dalam dunia kerja pemerintahan, kedewasaan ini tercermin pada sikap profesional, kolaboratif, dan mengedepankan kepentingan publik di atas ego pribadi maupun kelompok.
Pada akhirnya, kebersamaan bukan berarti meniadakan identitas. Justru identitas yang beragam itulah yang membentuk kekayaan perspektif dan kekuatan kolektif. Ketika perbedaan dirawat dengan rasa saling percaya, maka tujuan bersama akan lebih mudah dicapai.
Kita boleh tidak sama dalam cara berpikir, tetapi harus sama dalam komitmen melayani. Kita boleh berbeda latar, tetapi tetap satu dalam semangat membangun. Karena sejatinya, kebersamaan bukan soal keseragaman, melainkan kesediaan berjalan bersama menuju tujuan yang lebih baik.
Perbedaan adalah keniscayaan hidup. Tidak ada dua manusia yang benar-benar sama, bahkan ketika mengenakan seragam yang identik dan bekerja di ruang kantor yang sama. Cara berpikir, latar pendidikan, budaya, keyakinan, hingga pengalaman hidup membentuk sudut pandang yang beragam. Namun justru dari perbedaan itulah kehidupan menemukan dinamika, dan organisasi menemukan kekuatannya. “Kita tidak sama, tapi bersama” bukan sekadar ungkapan persuasif, melainkan sikap hidup yang menuntut kedewasaan, keterbukaan, dan kepercayaan.
Dalam birokrasi, perbedaan kerap diuji oleh tekanan target kinerja, tuntutan publik, serta dinamika internal organisasi. Tidak jarang perbedaan sudut pandang melahirkan gesekan kecil, salah paham, bahkan konflik laten. Namun birokrasi yang sehat bukanlah yang bebas perbedaan, melainkan yang mampu mengelola perbedaan menjadi energi kolektif. Ketika dialog dibuka, ego diturunkan, dan tujuan bersama dikedepankan, maka keberagaman berubah menjadi kekuatan produktif.
Pengalaman sosial di Bangka Belitung memperlihatkan bagaimana perbedaan dapat hidup berdampingan secara alami. Masjid, gereja, vihara, dan kelenteng berdiri dalam jarak yang berdekatan, menjadi simbol keseharian masyarakat yang terbiasa saling menghormati. Interaksi lintas agama bukan hanya terjadi pada momentum seremonial, tetapi hadir dalam ruang sosial sehari-hari: pasar, sekolah, kantor, hingga ruang pelayanan publik. Nilai kebersamaan tumbuh bukan karena keseragaman, melainkan karena kesadaran untuk menjaga harmoni.
Di lingkungan kerja pemerintahan, keberagaman ini menuntut aparatur memiliki sensitivitas sosial dan kecerdasan emosional. Pelayanan publik tidak boleh bias, tidak boleh eksklusif, dan tidak boleh terjebak pada preferensi pribadi. Aparatur dituntut melayani semua warga secara adil dan setara. Di sinilah makna moderasi, profesionalisme, dan etika birokrasi diuji secara nyata.
“Kita tidak sama, tapi bersama” juga mengajarkan kerendahan hati intelektual. Tidak semua kebenaran dimonopoli oleh satu sudut pandang. Dalam forum diskusi, rapat kerja, maupun pengambilan keputusan, keberanian mendengar sering kali lebih penting daripada keberanian berbicara. Ketika perbedaan disikapi sebagai ruang belajar, maka kualitas keputusan akan meningkat dan rasa memiliki terhadap organisasi akan tumbuh lebih kuat.
Lebih jauh, kebersamaan menuntut konsistensi sikap, bukan hanya narasi. Mudah mengucapkan toleransi, tetapi sulit mempraktikkannya dalam situasi nyata: saat kepentingan bersinggungan, saat target tidak tercapai, atau saat tekanan publik meningkat. Pada titik inilah karakter birokrasi diuji. Apakah kita tetap menjaga etika, saling menghormati, dan mengedepankan kepentingan publik, atau justru terjebak pada fragmentasi dan saling menyalahkan.
Dalam konteks pembangunan daerah, kebersamaan menjadi modal sosial yang sangat berharga. Program pemerintah tidak akan berjalan efektif tanpa dukungan masyarakat yang percaya dan merasa dilibatkan. Birokrasi yang mampu merawat kebersamaan lintas identitas akan lebih mudah membangun komunikasi publik yang sehat, mendorong partisipasi warga, dan memperkuat legitimasi kebijakan.
Akhirnya, kita perlu menyadari bahwa kebersamaan bukan berarti meniadakan identitas, melainkan merawat perbedaan dalam bingkai tujuan bersama. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, karakter, dan cara pandang, tetapi harus sejalan dalam komitmen melayani, menjaga integritas, dan membangun kepercayaan publik. Dari ruang-ruang kecil di kantor hingga ruang sosial yang lebih luas di masyarakat, semangat “kita tidak sama, tapi bersama” harus terus dihidupkan, bukan hanya diucapkan.
Karena bangsa yang besar bukan bangsa yang seragam, melainkan bangsa yang mampu mengelola perbedaan menjadi kekuatan. Dan birokrasi yang maju bukan birokrasi yang bebas konflik, tetapi birokrasi yang matang dalam menyikapi keberagaman secara bijaksana dan bermartabat.
